Climatechange

Pusat Informasi Perubahan Iklim

Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Perundang-undangan Masyarakat Hukum Adat

 

NO

PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN

 LINK DOWNLOAD

1

 UUD Tahun 1945

 

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

 

3

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 


4

UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

 

5

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

 

6

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

7

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 

8

UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

 

9

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

 

10

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

 

11

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

 

12

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

 

13

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

 

14

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

 

15

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

16

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

 

17

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

 

18

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

 

19

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

 

20

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

 

21

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta

 

22

TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

  

23

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil


24

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

 

25

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

 

26

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

 

27

Surat Edaran No. S.75/MenhutII/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat

 

28

Peraturan menteri dalam negeri Nomor  52  tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat

 

29

Perber 79 tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan

 

30

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Peraturan Nomor : 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hukum Adat, Hak ulayat masyarakat hukum adat.


31

Perda  Kab. Merangin No. 22 tahun 2002 tentang pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan.

 

32

Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang pengakuan masyarakat adat Datuak sinaro putih di Bungo

 

 

PUSAT INFORMASI PERUBAHAN IKLIM

Mengupayakan terciptanya pembangunan dan pengembangan azas-azas konservasi berbasis masyarakat yang berkeadilan, berkesetaraan, partisipatif, keterbukaan dan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya.

 

Photo Gallery

HHBK2.jpg

Visitor

Today 5

Week 33

All 1962