NO

NOMOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINK DOWNLOAD

1

UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;

6

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

7

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

8

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut

9

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2013 tentangPenugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD

10

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD

11

Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; 

12

Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD); dan 

13

Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

14

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

15

KepMenHut No SK 2771 Menhut-VII IPSDH 2012 Ttg Penetapan Peta Indikatif Penundaan

16

PerMenHut No P-57 Thn 2011 tentang Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Kehutanan Thn 2012

17

PerMenHut No P-58 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Banteng (Bos Javanicus) Thn 2010-2020

18

PerMenHut No P-59 Thn 2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi

19

PerMenHut No P-60 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan & Rencana -

20

PerMenHut No P-61 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011

21

PerMenHut No P-63 Thn 2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dlm Rangka Rehabilitasi DAS

22

BukuNotaKesepahaman_SatgasREDD+_2012